Universitas Gunadarma bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Pusat Jakarta menyelenggarakan seminar dengan tema " IMPLEMENTASI INOVASI IT DI BPJS KETENAGAKERJAAN" , yang diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2015 di ruang auditorium kampus D gedung 4 Lantai 6 Universitas Gunadarma. Narasumber pada kesempatan kali ini adalah Romie Erfianto (Kepala Devisi Pengembangan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan).
Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan terus melakukan inovasi bagi para pesertanya yang diperkirakan akan semakin bertambah. Salah satunya dengan menyediakan kartu pintar (smart card) yang dirancang untuk berbagai keperluan sehari-hari.
Demikian dikatakan Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Agus Supriyadi saat berdiskusi dengan wartawan di kantornya, Jakarta.
Agus membenarkan jika kartu pintar yang merupakan kartu keanggotaan itu nantinya setelah di-inject dengan nominal uang bisa digunakan sebagai fasilitas pembayaran, seperti untuk membayar tol, kartu diskon, dll. Namun, fasilitas tersebut masih harus menunggu izin Bank Indonesia. Jika izin itu keluar maka untuk selanjutnya bisa digunakan.
Seperti diketahui, pertengahan bulan lalu sempat melakukan diskusi dengan pihak Bank Indonesia (BI) terkait fasilitas tersebut. BPJS Ketenagakerjaan juga tengah melakukan diskusi dengan kalangan perbankan BUMN yang sebelumnya bersama-sama meluncurkan Kartu Pintar.
"Kita sedang diskusi juga dengan Himbara tentang teknisnya nanti mau diajukan seperti apa. Kita sedang diskusikan itu supaya bisa disebarkan segera ke peserta," tuturnya.
Ditambahan, smart card yang telah diluncurkan secara resmi sejak 1 Januari 2014 lalu, saat ini sedang diujicoba penggunaannya melalui seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan baik pusat maupun daerah. "Untuk pegawai secara internal sudah berhasil. Ini sudah kita evaluasi dan berjalan sukses," katanya.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga akan menerapkan sistem pelaporan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) langsung ke tangan pesertanya, pada Juli 2015 mendatang.
Langkah tersebut merupakan komitmen untuk membangun iklim transparansi dan akuntabilitas bagi tenaga kerja yang mempercayakan jaminan sosialnya kepada lembaga tersebut.
Agus menjelaskan, pihaknya akan menyalurkan laporan saldo peserta langsung ke alamat email setiap peserta secara tahunan. "Kita akan memberikan laporan saldo peserta langsung ke alamat email masing-masing. Itu setiap tahun dilaporkan," tuturnya.
Sedangkan, untuk peserta yang awam menggunakan fasilitas surat elektronik lembaga tersebut akan menyiapkan laporan tersebut pada halaman website BPJS Ketenagakerjaan maupun melalui aplikasi mobile phone yang telah diterapkan. "Bisa juga diakses melalui website kita dan mobile phone. Untuk android itu sudah ada aplikasinya," katanya.
Diakui, hingga saat ini masih ada perusahaan yang merahasiakan data saldo JHT tenaga kerjanya yang disalurkan. "Ada perusahaan yang mau ada juga yang tahan. Tapi ada juga perusahaan yang tidak mau memberikan informasi itu kepada karyawan," katanya.
Dia mensinyalir, hal itu berkaitan dengan dugaan PDS (perusahaan daftar sebagian) upah. Padahal, menurut peraturan, perusahaan harus mendaftarkan pendapatan karyawannya secara keseluruhan (take home pay) bukan hanya gaji pokok. "Kalah yang didaftarkan hanya gaji pokok, maka karyawan sebagai peserta akan merugi," tuturnya.
Untuk itu, melalui gebrakan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berharap transparansi dan akuntabilitas layanan terhadap tenaga kerja nasional dapat lebih berkualitas dan terjamin. [pikiran-rakyat.com]
Sumber; http://www.optima.co.id/optima/halkomentar-183-bpjs-ketenagakerjaan-inovasi-pelayanan-dengan-smart-2.html
0 komentar:
Posting Komentar